Anggota Banser Ragu Jaga Gereja dan Bertanya ke Gus Dur, Apa Jawab Gus Dur?

Anggota Banser Ragu Jaga Gereja dan Bertanya ke Gus Dur, Apa Jawab Gus Dur?


Barisan Ansor Serba Guna (Banser) yang merupakan sayap organisasi Gerakan Pemuda Ansor merupakan salah satu organisasi yang mempunyai komitmen kuat terhadap keamanan dan keutuhan NKRI. Pekikan “NKRI Harga Mati” pun telah menjadi ruh tersendiri bagi Banser.

Seperti ketika momen Hari Raya Natal tiba. Hari besar yang kerap dijadikan oleh kelompok radikal untuk melancarkan aksi terornya itu membuat Banser turut aktif dalam menjaga kekhidmatan ibadah Natal bagi saudara sebangsa untuk menjaga gereja.

Diceritakan oleh Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto, ketika itu ada seorang Banser yang mengemukakan keragu-raguannya dalam turut menjaga gereja. Kemudian dia bertanya kepada KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kala itu.

"Saat ada Banser yang masih ragu-ragu menjaga gereja bertanya kepada Gus Dur, kemudian Gus Dur menjawab tegas, jika masih ada sedikit keraguan dalam hatimu, berpikirlah bahwa yang kau jaga ini bukan gereja, melainkan Indonesia. Atau setidaknya berpikirlah, bahwa yang kamu jaga adalah kotamu. Yang kamu jaga adalah tanah kelahiranmu. Sebab setiap gangguan yang terjadi di tanah kelahiranmu, pasti akan berdampak kepadamu,” tutur Agung menirukan jawaban Gus Dur.

Hal itu diungkapkan AKBP Agung ketika memberikan sambutan dalam sebuah pengajian dan istighostah bersama yang diselenggarakan Polres bersama GP Ansor Jombang di halaman Kantor Polres setempat belum lama ini.

Dijelaskannya, sikap tersebut hendaknya bisa menjadi contoh konkret bagi setiap individu, kelompok atau organisasi kemasyarakatan (Ormas) khususnya di Jombang untuk saling menghargai  perbedaan sebagai representasi dari keragaman yang niscaya itu.

Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Jombang H Zulfikar Damam Ikhwanto lebih jauh menjelaskan pemicu terhadap adanya sikap intoleransi oleh kelompok-kelompok tertentu. Menurutnya UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa, bernegara bahkan beragama dengan sengaja dirusak oleh kelompok-kelompok tertentu.

Kebebasan memeluk agama dan menjalankan agama serta keyakinan masing-masing sesuai dengan bunyi landasan konstitusional itu mulai dimainkan dengan memunculkan isu-isu SARA.

"Mulai dimunculkan dan diprovokasi tentang kontroversi ucapan selamat hari besar agama, dimainkan soal isu penggunaan atribut budaya mengarah pada keyakinan agama tertentu, soal budaya nasional yang dianggap tidak sesuai ajaran agama dan lain-lain," katanya kepada NU Online, Kamis (19/1/).

Akibatnya, lanjut pria yang kerab disapa Gus Antok itu kesemuanya itu saat ini menjadi bahan memicu perpecahan di tengah masyarakat. "Seolah semua berhak menilai dirinya yang paling benar, sedangkan orang lain yang berbeda dengan dirinya dinilai salah. Saling tuduh, saling benci, saling fitnah, saling berprasangka buruk, saling menjatuhkan, saling menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan," ujarnya.

"Saya pikir semua ini harus diakhiri, tidak boleh ada lagi perpecahan, konflik atau fanatisme yang membabi buta. Apalagi soal SARA. Mari kembali pada landasan ideal Pancasila, Landasan Konstitusional UUD 1945, Kehidupan yang Bhinneka Tunggal Ika dan menjaga NKRI ini tetap berdaulat," pungkasnya. (Syamsul Arifin/Fathoni)

Sumber : nu.or.id
Mengapa Gus Dur Membentuk Fordem?

Mengapa Gus Dur Membentuk Fordem?


Langkah politik Gus Dur sering tidak terbaca oleh kalangan awam. Gus Dur sering disalahpahami, karena jurus politiknya yang zig-zag, dengan keberanian menanggung resiko. Tentu saja, tujuan Gus Dur berjuang berbasis keyakinan dan berpinsip pada kaidah-kaidah fikih yang beliau resapi. Di antara langkah politik Gus Dur yang membuat cemas pemerintah, adalah gerakannya membentuk Forum Demokrasi (Fordem).

Dalam kesakisannya, Kiai Munasir Ali mengungkapkan betapa langkah politik Gus Dur sangat jitu. "Ketika Gus Dur bicara, kami mengerti siapa yang dituju dari pembicaraan itu. Apakah orang politik, jemaah NU atau oara elite. Kami tahu Gus Dur sedang berada di frekuensi apa ketika dia sedang bicara," terang Kiai Munasir Ali, sebagaimana terekam dalam buku Perjalanan Politik Gus Dur (2010).

Dalam ungkapan Kiai Munasir, ketika mendirikan Forum Demokrasi (Fordem), Gus Dur banyak mendapatkan tentangan dari para kiai. Mengapa? Karena Gus Dur dianggap mengurusi masalah yang tidak ada sangkut pautnya dengan problem ummat. Ketika masalah ummat sedang mendesak, Gus Dur justru merangkul kalangan intelektual lintas agama untuk membentuk satu kekuatan gagasan. Bagi para kiai tradisional, tindakan Gus Dur ini dianggap menjauhi problem mendasar ummat.

Perbedaan gagasan antara Gus Dur dengan beberapa kiai tradisional, seringkali karena berbeda cara pandang dan respons. Pada akhir tahun 1980an, Gus Dur terlihat 'berseberangan' dengan Kiai As'ad Samsul Arifin. Padahal, jika dicermati, perbedaan pandangan Gus Dur dengan Kiai As'ad, berakar dari perbedaan kaidah ushul sebagai prinsip.

Gus Dur menggunakan kaidah al-muhafadzah ala al-qadimi as-shalih wal akhdzu bil jadidi al ashlah (menjaga sesuatu lama yang baik, serta mengambil inovasi baru yang lebih baik). Dari prinsip ini, Gus Dur melakukan manuver progresif untuk mewujudkan visi misinya. Sedangkan, para kiai cenderung hati-hati untuk melangkah karena menghindari polemik.

Gerakan Gus Dur membentuk Fordem bermula ketika pemerintah mensponsori pendirian ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Hampir semua intelektual Islam bergabung dengan ICMI, yang dikomando BJ Habibie, atas restu Presiden Soeharto. Gus Dur menolak ajakan bergabung dalam barisan ICMI. Adnan Buyung Nasution juga mengikuti Gus Dur, memilih tidak ikut bergabung sebagai intelektual ICMI. Gus Dur mengecam keras dukungan politik Soeharto kepada ICMI, yang dianggap beliau sebagai bentuk kebangkitan kembali politik sektarian (Hefner, 128; Nasution, 2010: 53).

Dalam catatan Adnan Buyung Nasution (Demokrasi Konstitusional: Pikiran dan Gagasan), upaya Gus Dur melawan pendirian ICMI tidak sekedar wacana. Gus Dur mengingatkan Soeharto, bahwa upaya pemerintah untuk mengontrol kelompok Islam militan lewat ICMI akan menjadi senjata makan tuan. Menurut Gus Dur, Indonesia perlu mengembangkan suatu toleransi beragama dengan berlandaskan pada kebebasan beragama dan menjalankan kepercayaan.

Demi membela prinsipnya, Gus Dur bergerak untuk melawan pendirian ICMI. Adnan Buyung Nasution, mengisahkan bahwa Gus Dur bersama Arief Rahman, Rahman Tolleng, Marsilam Simanjuntak, Bondan Gunawan, serta Adnan Buyung Nasution membentuk Forum Demokrasi (Fordem). Organisasi ini dibentuk sebagai diseminasi gagasan demokratisasi pada masyarakat yang lebih luas. Selain itu, Fordem juga bermaksud melakukan pembelaan individu maupun kelompok yang menjadi korban kesewenang-wenangan rezim yang berkuasa.

Melihat manuver Gus Dur membentuk Fordem, pemerintahan Soeharto bereaksi untuk menutup akses kelompok ini. Fordem dianggap sebagai komunitas yang berbahaya, bahkan pemerintah mempersulit pertemuan Fordem dan menjelang Pemilu tahun 1992 pernah dilarang. Namun, Gus Dur tidak sejengkal pun mundur. Ia tetap bergerak untuk mengingatkan pemerintahan Soeharto agar tidak sewenang-wenang. Langkah taktis Gus Dur, jelas membikin Soeharto sakit kepala, apalagi putra Kiai Wahid Hasyim ini berusaha memobilisasi warga nahdliyyin.

Pada peringatan hari lahir ke-66 Nahdlatul Ulama, yang dihadiri ribuan orang di Senayan serta diagendakan sebagai selebrasi warga nahdliyyin, Gus Dur mendapat 'pesan khusus' dari Soeharto. Melalui Letkol Kolonel (Inf) Prabowo Soebianto, Soeharto hendak menghentak Ketua Umum PBNU, dan memberi pesan betapa gerakan Gus Dur sudah menerabas garis yang ditetapkan pemerintah.

Prabowo meminta Gus Dur agar tidak melibatkan diri dalam politik, serta fokus untuk mengurus ummat. Gus Dur juga diminta untuk mendukung kepemimpinan Soeharto, hingga periode berikutnya. Namun, Gus Dur tidak bersedia menggadaikan idealismenya, beliau bahkan mengancam untuk mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PBNU (Nasution, 2010: 55). Betapa, pilihan politik Gus Dur membawa resiko yang tidak ringan.

Gus Dur membentuk Fordem, karena beliau tidak ingin suara Islam hanya menjadi label kepentingan pemerintah. Demikian pula, kelompok cendekiawan muslim tidak hanya menjadi stempel kebijakan pemerintah. Jejak langkah Gus Dur, dalam merangkul intelektual lintas agama dan ideologi, jelas menjadi cermin bagi kita bagaimana menghindari jebakan fanatisme keagamaan yang pada akhirnya hanya menjadi stempel bagi kepentingan politik praktis.

Sumber : nu.or.id
Betulkah Gus Dur Disebut "Bapaknya" Orang Papua?

Betulkah Gus Dur Disebut "Bapaknya" Orang Papua?


Presiden ke 4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memiliki sembilan nilai utama diwariskan, yakni ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, keksatriaan dan kearifan lokal. Bagi sejumlah warga Papua, implementasi nilai itu mempunyai kesan tersendiri.

Ketua PC GP Ansor Jayawijaya, Papua H Abu Hanifah Assho, di Kantor PP GP Ansor, Jakarta, Selasa (17/1), menyatakan, masyarakat Papua dengan beragam organisasi, profesi hingga iman sangat menyukai Gus Dur.

“Umumnya bagi kami, kalau bilang Gus Dur ya bapaknya orang Papua,” ujar dia.

Alasannya, kata Hanifah, Gus Dur bisa masuk dan berada di tengah warga Papua tanpa memandang suku dan iman.

“Gus Dur masuk dan mendekati kami melalui kearifan lokal. Maka kami warga Papua banyak yang menyebutnya sebagai bapak. Gus Dur mempersatukan kami melalui kearifan lokal,” kata dia lagi.

Hanifah menambahkan, Papua biasa dilihat dari sudut pandang religi, tapi Gus Dur tidak melakukan itu.

“KH Abdurrahman Wahid tidak melihat kami dengan sudut pandang itu. Nasrani, Islam, Hindu atau Budha di Papua semua dirangkul. Penghargaan dan penegasan nasionalisme, kemanusiaan dan kearifan lokal itu yang membuat masyarakat Papua nyaman dan menghormati Gus Dur hingga tak ragu menyebutnya sebagai bapak bagi kami,” ujar dia menjelaskan.

Gus Dur menggerakkan kearifan lokal dan menjadikannya sebagai sumber gagasan dan pijakan sosial-budaya-politik dalam membumikan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, tanpa kehilangan sikap terbuka dan progresif terhadap perkembangan peradaban.

Kearifan lokal yang merupakan satu dari sembilan nilai utama Gus Dur bersumber dari nilai-nilai sosial-budaya yang berpijak pada tradisi dan praktik terbaik kehidupan masyarakat setempat. Kearifan lokal Indonesia di antaranya berwujud dasar negara Pancasila, Konstitusi UUD 1945, prinsip Bhineka Tunggal Ika, dan seluruh tata nilai kebudayaan Nusantara yang beradab. (Gatot Arifianto/Abdullah Alawi)

Sumber : nu.or.id
Gus Dur dan Wawasan Bahasa Masa Lalu

Gus Dur dan Wawasan Bahasa Masa Lalu


Muchus Budi Rahayu masih mengingat percakapannya dengan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Oktober 2001 silam. Muchus yang berprofesi sebagai wartawan, ketika itu meliput Gus Dur yang sering bersilaturahmi ke daerah-daerah pasca-pelengseran dirinya sebagai presiden.

“Waktu itu saya liputan di daerah Dagangan Madiun, sekitar setengah jam, tidak ada yang menemani. Padahal acara masih mulai setelah dhuhur. Kemudian saya mendekat kepada Gus Dur. Saya kalau nyebut Gus Dur, tidak nyebut sebagai Gus. Tapi, yi (kiai,-red),” ungkapnya.

Singkat cerita, lanjut Muchus, percakapannya dengan Gus Dur mengarah pada soal pemberian nama yang hendak diberikan kepada anaknya.

“Saya matur (bilang), bahwa kata dokter, anak pertama kami nanti, kemungkinan adalah laki-laki. Sejak lama, saya punya bayangan jika punya anak laki-laki akan saya beri nama 'banyak' yang artinya angsa, hewan cerdas yang menjadi simbol ilmu pengetahuan,” ungkap Muchus

Gus Dur lalu menanggapi. "Ya kuwi apik (itu bagus). Tapi kamu perlu tahu juga sejarah kata. Dalam bahasa Sansekerta disebut 'hansa' lalu di masa bahasa Jawa kuno disebut 'hangsa'. Lalu ketika bahasa Jawa tengahan ada yang menuliskan 'hangsa', ada pula yang menuliskan 'hamsa',” tutur Muchus, menirukan penjelasan Gus Dur.

“Lha kok di bahasa Jawa baru bisa menjadi 'banyak'," tanya Muchus.

Ini kan kepedhotan obor (terputus mata rantai). Padahal dalam bahasa Melayu yang terpengaruh Jawa kuno dan Jawa tengahan ketika masa Majapahit, sampai sekarang malah lestari disebut 'angsa',” lanjut Gus Dur.

Sebagai informasi, Jawa tengahan ini bukan berarti nama lokasi mengacu kepada Provinsi Jawa Tengah, tetapi era bahasa Jawa masa transisi dari Jawa kuno ke Jawa baru. Fasenya tidak lama, yakni hanya pada masa Majapahit akhir hingga masa menjelang Kerajaan Demak. Bahasa yang pernah digunakan di Jawa antara lain : Sansekerta lalu Jawa kuno, Jawa-tengahan hingga sekarang Jawa baru.

Perhatian Gus Dur
"Kemudian Gus Dur berkata, 'Kita ini sering terputus seperti itu. Ini yang menyebabkan kita enggak maju-maju. Seumpama kita ini lestari dalam hal, sambung-sinambung peradaban, kita akan jauh lebih maju dari sekarang. Anakmu diberi nama 'hamsa' saja ya. Biar dia nanti melacak asal namanya itu. Tugas dia nanti menyambungkan ilmu-ilmu bangsanya dari zaman leluhur sampai sekarang, biar kita ini menjadi bangsa maju'," kenang Muchus.

Menurut Muchus, percakapannya dengan Gus Dur tersebut tidak hanya sebatas nama yang mereka singgung. Bagi dia, Gus Dur merupakan sosok yang memiliki wawasan luas terhadap bahasa.

“Saya kagetnya saat itu, Gus Dur kok ya punya perhatian sebegitu dalam dan luasnya terhadap bahasa Jawa. Ini menunjukkan bahwa beliau memang orang yang sangat peduli dengan bangsanya. Orang yang peduli dan perhatian pasti akan mempelajari semua seluk-beluknya, termasuk soal bahasa yang digunakannya,” kata dia.

“Perhatiannya juga luas. Tidak hanya bahasa Jawa, Arab, Indonesia, Eropa, tetapi juga bahasa 'masa lampau' dan sejarahnya, serta kaitannya dengan bahasa sekarang,” pungkasnya.

Sumber : nu.or.id
close
Banner iklan disini