Naga Hijau yang Mengepung Gus Dur

Naga Hijau yang Mengepung Gus Dur



Kisah kelam berupa pembantaian Guru Ngaji yang terjadi di beberapa kawasan di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, menjadi catatan dalam historiografi pesantren. Kerusuhan awalnya, terjadi di basis massa NU di Situbondo dan Tasikmalaya. Menjelang transisi kekuasaan Soeharto, situasi politik memanas dan ekonomi tidak stabil. Pada waktu itu, presiden Soeharto sedang gencar mengokohkan kekuasaannya, dengan dukungan militer.

Situasi memanas di ujung timur Pulau Jawa dan di kawasan selatan Jawa Barat. Pada 10 Oktober 1996, rakyat Situbondo bergerak karena tidak puas dengan Saleh yang hanya dituntut lima tahun penjara. Saleh dianggap menghina Islam, dan terlebih menyakiti hati dan menyinggung warga Situbondo. Akibatnya parah, 56 gedung terbakar (24 di antaranya gereja) dan beberapa korban meninggal.

Sementara di Tasikmalaya Jawa Barat, kerusuhan meletus pada 26 Desember, yang berawal dari aksi pemukulan polisi terhadap KH. Mahmud Farid. Kiai Mahmud merupakan guru ngaji di sebuah pesantren. Dari kerusuhan ini, tercatat 70 bangunan rusak serta 107 kendaraan terbakar dan empat korban meninggal dunia (D&R, Edisi 970125).

Mengapa ada istilah operasi Naga Hijau? Dalam catatan Hamid Basyaib (2000: 42), Gus Dur mengungkap, operasi-operasi yang dilancarkan untuk menyulut kerusuhan-kerusuhan tersebut, dinamakan operasi Naga Hijau. Dalam konteks politik Indonesia, hijau dapat bermakna TNI dan Islam. Bahkan, dalam konteks Operasi Naga Hijau, istilah ini merujuk pada pandangan pihak militer terhadap kelompok Islam yang dianggap 'ekstrem'. Karena ekstrem, maka perlu dikikis dengan operasi khusus. Inilah gagasan kontroversi yang dilontarkan Gus Dur, yang membuat heboh media nasional.

Dari lontaran Gus Dur, bola isu bergulir cepat. Pihak militer merasa tersinggung. Bahkan, beberapa pimpinan organisasi Islam semisal ICMI, juga merasa tidak enak dengan isu spekulasi yang dilontarkan Gus Dur. Bahkan, di beberapa daerah, Gus Dur sempat menyebut dalang Operasi Naga Hijau dengan sebutan 'ES'. Kontan saja, media memuat  berita yang menyebut inisial ES dengan menebak-nebak tokoh yang tepat.

Beberapa wartawan menyebut Edi Sudrajat, sedangkan yang lain menulis Eddy Sudjana. Ternyata, ini politik bahasa yang dimainkan Gus Dur untuk mengacaukan opini, dengan menghantam psikologi lawan politiknya. Gus Dur menggunakan media dan jaringan wartawan untuk melontakrkan gagasan-gagasan yang membuat medan pertarungan bergeser, dari pembantaian fisik menuju perdebatan gagasan.

Kemudian, Gus Dur memberikan klarifikasi yang tidak terduga. Bahwa, ES yang dianggap Gus Dur sebagai dalang Operasi Hijau bukanlah Edi Sudrajat, maupun Eggy Sujana, namun Eyang Soeharto. Jurus-jurus Gus Dur sengaja mengacaukan medan persilatan politik.

Gus Dur dikepung Naga Hijau ketika berusaha mempertahankan independensi Nahdlatul Ulama. Pada Mukmatar Cipasung tahun 1994, Gus Dur seolah terjepit dalam kepungan politik Soeharto. Presiden Soeharto datang ke arena muktamar dengan pengawalan ketat militer. Sebagai 'lawan' penguasa Orde Baru, Gus Dur diintai oleh kaki tangan presiden, yang berusaha merebut NU dari kendali kiai.

Dalam upacara pembukaan Muktamar, Gus Dur duduk di belakang, jauh dari panggung utama dan tempat duduk VIP. Padahal, Gus Dur menjadi Ketua Umum Tanfidziyah NU. Beberapa peserta muktamar juga dikawal langsung oleh aparat militer, yang mendapat tugas khusus untuk mengawasi pengurus-pengurus NU dari daerah, baik pada level cabang maupun provinsi. Tujuannya, agar para pengurus NU memilih Abu Hasan yang dijagokan Soeharto, daripada Gus Dur yang dianggap sebagai musuh pemerintah.

Imam Aziz, mengisahkan dalam buku Belajar dari Kiai Sahal (hal.100-101), betapa Gus Dur dan Kiai Sahal sangat dekat dalam pemikiran, namun sering berseberangan dalam prinsip memahami fenomena. Gus Dur memainkan jurus cepat yang membuat musuh bingung untuk mengejar maupun menghindar. Tidak jarang, Gus Dur juga menggunakan jurus mabuk, yang membuat bingung musuh-musuhnya. Sementara, Kiai Sahal lebih hati-hati dalam bersikap dan menentukan pilihan politiknya.

Mengenai Naga Hijau, Djohan Efendi memberikan kesaksian tentang kerusuhan yang terjadi di Situbondo. Pada waktu kerusuhan meletus, Djohan Efendi terjun langsung ke lokasi untuk memahami apa yang terjadi. Djohan tidak percaya dengan laporan media maupun kasak-kusuk yang ada di lingkaran pekerja informasi maupun elite politik. Djohan memilih menyerap informasi langsung ke masyarakat.

Ketika mengunjungi Situbondo, Djohan mendatangi Romo Beny yang menemani warganya ketika kerusuhan meletus. Djohan juga mengunjungi Gereja Romo Beny yang hanya tinggal atap, terbakar ketika terjadi kerusuhan. Dalam temuan Djohan Efendy, apa yang terjadi di Situbondo bukan dilakukan oleh warga, namun dari pihak luar (Sang Pelintas Batas, hal. 162).

Majalah D&R edisi No. 017, 12 Desember 1998, juga mencatat keterlibatan empat oknum anggota ABRI. Sayangnya pihak ABRI membantah keterlibatan empat oknum tersebut. Melalui siaran pers pada 10 Oktober 1998 bantahan itu dilakukan. Padahal Kepala Direktorat Reserse Polda Jawa Timur telah memberi keterangan kepada pers pada 9 Oktober 1998 tentang penangkapan empat oknum ABRI.

Intinya, Operasi Naga Hijau menjadi memori buruk bagi warga pesantren dan Nahdlatul Ulama. Munculnya Ninja-ninja yang membantai guru ngaji, merupakan peristiwa kelam yang dikenang oleh sebagian besar warga nahdliyyin. Istilah Naga Hijau sampai saat ini, masih sangat sensitif, karena terkait dengan pembantaian besar-besaran. Di tengah situasi demikian, kita teringat Gus Dur, bagaimana memainkan isu politik dan kekerasan dengan cara-cara strategis untuk menyelesaikan masalah, bukan memperkeruh suasana. []

Sumber : nu.or.id

Cak Lontong: Saya Kan Gusdurian

Cak Lontong: Saya Kan Gusdurian


Pelawak Cak Lontong mengaku sebagai orang yang berpihak kepada KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Muktamar NU Pondok Pesantren Cipasung pada 1994. Ia mengikuti peristiwa itu dari berita ketika dijegal menjadi Ketua Umum PBNU oleh kekuasaan Orde Baru yang mengusung Abu Hasan.  

“Zaman itu kan lagi rame-ramenya Gus Dur sama Orde Baru; penggemar Gus Dur mulai itu,” katanya kepada NU Online sebelum dia tampil pada peringatan Harlah NU yang berlangsung di PBNU, Jakarta, Selasa malam (31/1).

Sekitar tahun 1994, pria bernama asli Lies Hartono itu masih berstatus mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. Menurutnya, saat itu tidak ada mahasiswa yang berpihak pada pemerintah (Orba).

“Kalau berpihak, berarti bukan mahasiswa, itu cari gelar. Kalau mahasiswa tidak ada tahun segitu yang senang Orde Baru, tak ada. Nah, Abu Hasan kan produknya Orde Baru. Dulu kan melihatnya begitu,” jelasnya.

Ia mengaku memiliki ketertarikan kepada Gus Dur. Karena, secara kultur, ia dan Gus Dur sama-sama berasal dari Jawa Timur.

“Kulturnya tidak jauh-jauh. Terus humornya juga, selera humornya luar biasa. Gus Dur itu lawaknya universal,” pungkasnya. (Abdullah Alawi)

Sumber : nu.or.id
Anggota Banser Ragu Jaga Gereja dan Bertanya ke Gus Dur, Apa Jawab Gus Dur?

Anggota Banser Ragu Jaga Gereja dan Bertanya ke Gus Dur, Apa Jawab Gus Dur?


Barisan Ansor Serba Guna (Banser) yang merupakan sayap organisasi Gerakan Pemuda Ansor merupakan salah satu organisasi yang mempunyai komitmen kuat terhadap keamanan dan keutuhan NKRI. Pekikan “NKRI Harga Mati” pun telah menjadi ruh tersendiri bagi Banser.

Seperti ketika momen Hari Raya Natal tiba. Hari besar yang kerap dijadikan oleh kelompok radikal untuk melancarkan aksi terornya itu membuat Banser turut aktif dalam menjaga kekhidmatan ibadah Natal bagi saudara sebangsa untuk menjaga gereja.

Diceritakan oleh Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto, ketika itu ada seorang Banser yang mengemukakan keragu-raguannya dalam turut menjaga gereja. Kemudian dia bertanya kepada KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kala itu.

"Saat ada Banser yang masih ragu-ragu menjaga gereja bertanya kepada Gus Dur, kemudian Gus Dur menjawab tegas, jika masih ada sedikit keraguan dalam hatimu, berpikirlah bahwa yang kau jaga ini bukan gereja, melainkan Indonesia. Atau setidaknya berpikirlah, bahwa yang kamu jaga adalah kotamu. Yang kamu jaga adalah tanah kelahiranmu. Sebab setiap gangguan yang terjadi di tanah kelahiranmu, pasti akan berdampak kepadamu,” tutur Agung menirukan jawaban Gus Dur.

Hal itu diungkapkan AKBP Agung ketika memberikan sambutan dalam sebuah pengajian dan istighostah bersama yang diselenggarakan Polres bersama GP Ansor Jombang di halaman Kantor Polres setempat belum lama ini.

Dijelaskannya, sikap tersebut hendaknya bisa menjadi contoh konkret bagi setiap individu, kelompok atau organisasi kemasyarakatan (Ormas) khususnya di Jombang untuk saling menghargai  perbedaan sebagai representasi dari keragaman yang niscaya itu.

Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Jombang H Zulfikar Damam Ikhwanto lebih jauh menjelaskan pemicu terhadap adanya sikap intoleransi oleh kelompok-kelompok tertentu. Menurutnya UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa, bernegara bahkan beragama dengan sengaja dirusak oleh kelompok-kelompok tertentu.

Kebebasan memeluk agama dan menjalankan agama serta keyakinan masing-masing sesuai dengan bunyi landasan konstitusional itu mulai dimainkan dengan memunculkan isu-isu SARA.

"Mulai dimunculkan dan diprovokasi tentang kontroversi ucapan selamat hari besar agama, dimainkan soal isu penggunaan atribut budaya mengarah pada keyakinan agama tertentu, soal budaya nasional yang dianggap tidak sesuai ajaran agama dan lain-lain," katanya kepada NU Online, Kamis (19/1/).

Akibatnya, lanjut pria yang kerab disapa Gus Antok itu kesemuanya itu saat ini menjadi bahan memicu perpecahan di tengah masyarakat. "Seolah semua berhak menilai dirinya yang paling benar, sedangkan orang lain yang berbeda dengan dirinya dinilai salah. Saling tuduh, saling benci, saling fitnah, saling berprasangka buruk, saling menjatuhkan, saling menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan," ujarnya.

"Saya pikir semua ini harus diakhiri, tidak boleh ada lagi perpecahan, konflik atau fanatisme yang membabi buta. Apalagi soal SARA. Mari kembali pada landasan ideal Pancasila, Landasan Konstitusional UUD 1945, Kehidupan yang Bhinneka Tunggal Ika dan menjaga NKRI ini tetap berdaulat," pungkasnya. (Syamsul Arifin/Fathoni)

Sumber : nu.or.id